Diambil dari :
http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg13539.html
DALAM organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dikenal istilah “siklus 29
tahun”. Bermula ketika membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART) NU yang pertama kali. Tertulis, NU berdiri untuk 29
tahun. Diktum ini dalam muktamar NU berikutnya dirubah menjadi “NU
didirikan untuk waktu tidak terbatas”.
Dalam sejarah NU, kita akan menemukan patahan dalam setiap 29 tahun.
NU senantiasa mengalami perubahan pola dan strategi gerakan secara
fundamental. Siklus 29 tahun NU pertama, yaitu dari masa berdirinya NU
tahun 1926-1955. Ini adalah masa-masa awal NU dipimpin oleh para
pendirinya (generasi pertama) seperti KH Hasyim Asy”ari.
Dalam rentang 29 tahun pertama, NU merupakan jam”iyyah yang konsisten
menjaga akidah ahlussunnah wal jamaah dengan membangun visi kebangsaan
dan ke-Indonesia- an melalui keterlibatannya dalam perjuangan bangsa
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Siklus 29 tahun pertama ini berakhir pada 1955 ketika NU menjadi
Partai Politik (Partai NU). Prosesnya dimulai dengan keluarnya NU dari
Masyumi (karena kecewa) pada 1952. Terjadilah perdebatan hangat di
internal NU hingga Partai NU dideklarasikan pada 1954 dan ikut pemilu
multipartai pertama dalam sejarah Indonesia pada 1955.
Siklus 29 tahun NU kedua yaitu tahun 1955-1984, NU menjadi Partai
Politik. Dalam pemilu 1955 (hanya persiapan satu tahun) Partai NU
berhasil menduduki peringkat ketiga (setelah Masyumi dan PNI dan mampu
mengalahkan PKI yang penuh persiapan namun cuma menduduki peringkat
keempat). Dalam siklus 29 tahun NU kedua ini, Partai NU bersama
partai-partai Islam lain dipaksa oleh penguasa Orba untuk berfusi ke
dalam wadah partai baru bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
pada 1972.
Siklus 29 tahun kedua berakhir tahun 1984 ketika Mutamar NU ke- 27 di
Situbondo menghasilkan keputusan dahsyat. Memantapkan hasil Munas NU
satu tahun sebelumnya (1983) perihal positioning Partai NU yang
sempat berfusi ke dalam PPP tiba-tiba menyatakan diri khittah alias
keluar dari arena politik praktis yang sudah digeluti selama 29 tahun.
Khittah NU yang diputuskan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun
1984 menjadi titik balik siklus 29 tahun NU yang ketiga dengan
hadirnya tokoh-tokoh muda NU seperti KH Ahmad Sidiq (alm), KH
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Mustofa Bisri (Gus Mus). Hingga kini,
generasi ketiga NU ini banyak yang masih berkiprah dan menjadi trend
setter nahdliyyin hingga kisaran tahun 2009 sampai dengan 2013.
Secara nasional, pertarungan Pemilu 2009 merupakan masa detikdetik
penyelesaian “dendam sejarah” para elit bangsa, sekaligus akan menjadi
titik berakhirnya era para generasi tua, dan akan menjadi titik awal
lapisan baru generasi muda yang mempunyai sudut pandang baru dalam
memaknai strategi dan etos pergerakan kebangsaan, termasuk juga di
tubuh generasi muda NU.
Sehingga siapa pun pemimpin NU dan PKB saat ini adalah orang yang
harus ikhlas untuk menjadi “tumbal sejarah” bagi perjalanan NU ke
depan, sebagaimana KH Idham Cholid yang menjadi tumbal sejarah NU
ketika perubahan siklus 29 tahunan NU dari yang semula partai politik
menjadi khittah tahun 1983-1984.
Lantas, seperti apa NU pasca- 2009 yang memasuki siklus 29 tahun NU
keempat, tahun 2013-2042?
Partai NU
Memperhatikan tanda-tanda zaman, agaknya di era siklus 29 tahun
keempat, tahun 2013-2042, NU akan kembali menjadi partai politik.
Argumentasinya berdasarkan pada beberapa analisis sederhana berikut ini:
Pertama, hingga kini syahwat elit struktural NU (mulai PBNU, PWNU, dan
PCNU) tetap membara. Munculnya KH Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU)
dalam bursa Pilpres 2004 menjadi tanda awal kuatnya syahwat politik
elit NU. Ini diikuti oleh banyak Ketua PWNU dan PCNU di bawahnya,
seperti naiknya Ketua PWNU DKI, Fauzi Bowo, dalam Pilgub DKI; naiknya
Ketua PWNU Jateng, Dr HM Adnan, dalam Pilgub Jateng; naiknya Ketua
PWNU Jatim, Ali Maschan Musa pada Pilgub Jatim; naiknya Ketua PWNU
Kaltim, dan PWNU lainnya, termasuk para Ketua PCNU banyak juga yang
mencalonkan diri dalam pilkada kabupaten/kota.
Kedua, partai-partai yang sempat didirikan NU (PPP maupun PKB), oleh
para elit struktural NU dirasa belum mampu menjadi alat strategis,
sebagai kendaraan memperjuangkan kepentingan NU. Bahkan, merenggangnya
(baca: konflik) antara elit NU dan PKB menjadi bukti amat vulgar.
Sementara, tradisi silaturahim dan membangun sinergitas gerakan para
politisi NU yang tersebar di berbagai parpol hingga kini tidak
berjalan bahkan seakan diabaikan, sehingga konsep “NU tidak ke
manamana tetapi ada di mana-mana” menjadi tidak tepat lagi karena
tidak sesuai dengan skema pembicaraan awal.
Ketiga, menjelang Pemilu 2009, kondisi PKB (partai yang didirikan
PBNU) masih dirundung masalah internal yang belum juga ada titik
penyelesaian, sehingga berdampak melemahnya persiapan partai
menghadapi Pemilu 2009. Basis utama PKB yaitu Jatim dan Jateng
kondisinya masih perlu banyak konsolidasi dan penguatan internal.
Pemilu 2009 diperkirakan suara PKB akan mengecil bahkan tidak masuk
tiga besar.
Sementara, kekuatan tiga besar parpol diperkirakan diisi PDIP, Partai
Golkar, dan PKS. Realitas ini akan menjadi pukulan telak, hingga
akhirnya elit struktural NU menilai keberadaan partai ini menjadi
tidak menarik sebagai alat strategis perjuangan NU.
Muktamar NU ke-32 akhir 2009 diperkirakan akan terjadi perdebatan
sangat sengit, baik mengenai tema NU dan politik, maupun soal figur
kandidat Rois “Amm dan Ketua Umum PBNU (karena kedua posisi sentral
pucuk pimpinan NU tersebut akan menjadi penentu bagi arah dan garis
perjuangan NU ke depan).
Pasca-Pemilu 2009, PKS tidak lagi menutup-nutupi identitas aslinya
sebagaimana yang selama ini mereka tampilkan. Sebaliknya, mereka akan
sangat vulgar mengusung kepentingan Wahabi asli yang akan mempunahkan
tradisi dan ideologi NU dan bangsa Indonesia. Pola ini sudah sengaja
didesain oleh pihak tertentu yang menjadi agen asing untuk memperkokoh
kekuasaan mereka di republik ini.
Fenomena gesitnya gerakan PKS sebagai parpol berbasis ideologi Wahabi
di satu sisi, dan melemahnya sinergitas orang-orang NU yang di partai
politik (termasuk melemahnya partai yang didirikan warga NU dan
semangat juang warga NU yang tidak memahami jati diri dan ideologinya)
di sisi lain akan menjadi faktor pertimbangan dominan elit struktural
NU dalam menentukan arah dan pola strategi perjuangan NU ke depan.
Tema positioning NU tersebut, sejak pasca-Pemilu 2009 sampai tahun
2013, akan menjadi isu sentral, hingga akhirnya elit struktural NU
memutuskan untuk mengubah NU menjadi Partai Politik pada tahun 2013,
untuk berlaga pada Pemilu 2014.
Pada Pemilu 2014, ada desain untuk membuat kompetisi Partai NU dan PKS
terjadi dengan sengit, dan akan terus dipelihara oleh “orang luar”.
Hingga Pemilu 2019 gesekan itu akan terus terjadi dan berpuncak pada
kisaran tahun 2023/2024/2025 ketika benar-benar sudah terjadi patahan
dunia seiring dengan akan berpindahnya peradaban dunia dari Amerika ke
Asea yang akan berdampak di dalam negeri di mana Partai NU dan PKS
benar-benar akan diadu oleh “orang luar” sebagaimana NU diadu dengan
PKI pada 1965. Dan, kalau kita semua tidak jeli dan waspada, “orang
luar” yang akan menang.
Sekarang, tergantung warga Indonesia dan khususnya warga NU,
menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyongsong berbagai kemungkinan
yang akan terjadi pada masa mendatang, untuk tetap menjaga NU dan
merawat NKRI. Strategi kaderisasi anak muda NU berbasis teritori
dengan memaksimalkan setiap pangkalan gerakan yang sudah ada adalah
bagian dari desain besar anak muda NU untuk menyongsong masa depan
tersebut demi terwujudnya kejayaan bangsa nusantara di pentas global.
Wassalam. hf
M Kholidul Adib Pengurus PW IPNU Jateng
